JAKARTA -- Hanya berselang sehari sebelum hari H pemilihan presiden (pilpres) 2009 digelar, Lembaga Riset Informasi (LRI) merilis hasil survei terbarunya dengan simpulan, pilpres harus dua putaran. Penyebabnya, tidak satupun pasangan capres-cawapres yang mampu meraih suara mayoritas seperti digariskan dalam UU Pilpres, yakni 50 persen plus satu.
"JK-Wiranto dan SBY-Boediono akan sama-sama meraih suara di atas 30 persen. Mega-Pro di atas 20 persen," ungkap Johan O Silalahi, Presiden LRI dalam jumpa persnya di Gadogado Boplo Jl Gereja Theresia, Menteng, Selasa 7 Juli.
"Kalau pilpres berlangsung jujur dan adil, tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi dan benar hanya satu putaran, dengan ini saya mengatakan akan menutup lembaga saya secara resmi," tambah Johan.
Menurut Johan, survei yang dilakukannya pada awal Juli menunjukkan bahwa elektabilitas JK-Wiranto terus meroket. Sebaliknya, tren elektabilitas SBY-Boediono menurun akibat beberapa blunder yang dilakukan tim kampanyenya. Di lain pihak, elektabilitas Mega-Prabowo relatif stagnan.
Johan menegaskan, survei yang dilakukannya menunjukkan migrasi politik yang sangat masif ke JK-Wiranto. Hal itu, ungkapnya, antara lain karena selama kampanye dan debat pilpres, pasangan JK-Wiranto dinilai tegas dan cepat menyelesaikan persoalan bangsa.
Di lain pihak, sikap melankolis dan lepas tanggung jawab terhadap kisruh daftar pemilih tetap (DPT) yang diperlihatkan capres SBY dinilai sebagai penyebab utama turunnya elektabilitas pendiri Partai Demokrat tersebut.
"Turunnya elektabilitas SBY juga dipicu pernyataan Andi Mallarangeng yang menyebut orang Bugis belum saatnya menjadi pemimpin," kata Johan.
Pengamat politik Yudi Latief yang jadi pembanding mengatakan, presisi lembaga survei mulai pemilu legislatif tidak terlalu bisa dijamin. Itu dibuktikan dengan munculnya banyak perbedaan angka yang dirilis.
Hal itu, kata dia, disebabkan karena hasil survei bukanlah gambaran realitas sesungguhnya. Yang berpengaruh, imbuhnya, tentu metodologi survei.
"Faktor lain adalah kemampuan kontrol di lapangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin kuisioner benar-benar sampai pada responden yang dituju," katanya.
Kalau lembaga survei tidak mampu menjamin kontrol di lapangan, imbuh Yudi, maka dipastikan akan terjadi bias. Belum lagi, kalau ada kepentingan tertentu dengan pertanyaan yang diarahkan.
"Survei juga ada kecenderungan dipesan sumber dana yang terpusat, sehingga terjadi kemiripan-kemiripan angka. Contohnya, hampir semua lembaga survei menyebutkan bahwa tren elektabilitas SBY-Boediono terus turun tapi tetap mengampanyekan pilpres satu putaran. Yang begitu itu bukan fakta tapi manipulasi data," ungkapnya.
Sementara pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendy Ghazali, yang juga hadir dalam launching hasil survei tersebut menaruh hormat atas sikap Direktur LRI yang akan membubarkan LRI jika hasil surveinya tidak akurat.
"Saya datang dan hadir ke sini untuk memberikan penghormatan terakhir pada Johan O Silalahi. Dia sudah berjanji jika hasil surveinya tidak akurat, dia akan membubarkan LRI," tegas Effendy Ghazali.
Dia juga menyatakan penghormatan dan apresiasi terakhirnya pada LRI terkait prediksi LRI di pemilu legislatif April lalu yang memprediksi Partai Demokrat bakal meraih suara nasional 20,8 persen. Dan begitu akurat.
"Waktu itu LRI memprediksi Partai Demokrat mendapat 20,8 persen, dan hasilnya (ternyata) sama. Jadi di sini ada pertemuan antara metode rasional dan ilmu sihir yang dilansir Ki Gendeng Pamungkas yang memprediksi hasil pilpres 2009 adalah dua putaran," imbuh Effendy Ghazali. (*)
1 komentar:
Write komentarternyata hasil quick count LRI mirip hasil lembaga survey lain, yg persentase no.2 sekitar 60%.
ReplyApakah saudara Johan benar akan menepati janjinya, menutup lembaga surveynya? Kita lihat saja nanti siapa yang berbohong.