"Hak eksklusif bagi muslim untuk menggunakan kata Allah hanya ada di Malaysia," tegas Bernard Dompok, pejabat di kantor perdana menteri negeri jiran itu.
Media tersebut, The Herald tidak terima dengan larangan tersebut. Mereka pun mengajukan gugatan ke pengadilan dengan memasukkan nama Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sebagai seorang tergugat. "Kami juga mempunyai hak menggunakan kata "Allah", tapi hak tersebut kini dibatasi," ujar Pastur Lawrence Andrew, editor The Herald kepada AFP.
Larangan yang dialami koran dengan tiras 12.000 eksemplar itu sebenarnya sudah lama dirasakan. Namun karena tidak ada penjelasan pasti, mereka mengabaikannya.
Menteri Muda Urusan Dalam Negeri Malaysia Mohamad Johari Baharum menjelaskan bahwa izin The Herald akan dibekukan, sampai media itu menyanggupi aturan yang ditetapkan pemerintah tadi. "Mereka harus berhenti menggunakan kata Allah, Baitullah, salat, dan Kabah," tegasnya.
Dasarnya, menurut Baharum, penggunaan kata-kata tersebut akan memunculkan kegelisahan dan kebingungan di kalangan komunitas muslim yang menjadi mayoritas di Malaysia. Menurutnya, keputusan pemerintah itu sudah final.(AFP/AP/dia/ruk)